Maraknya peredaran berita dan informasi yang tidak jelas kebenarannya membuat resah masyaraka, rawan diprovokasi, bahkan bisa jadi diadu domba. Demi mengatasi  masalah ini Dewan Pers akan melakukan uji kompetensi bagi wartawan Indonesia, menanggapi hal tersebut Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memberikan dukungannya. 

 

 

Sebab, dengan menjamurnya media online yang tidak terkontrol saat ini banyak berita-berita bohong atau palsu, yang marak disebut hoax, meresahkan masyarakat dan pemerintah.

 

 

“ DPR mendukung upaya kompetensi yang akan dilakukan oleh Dewan Pers tersebut untuk mengetahui siapa wartawan yang professional dan yang abal-abal. Hanya saja DPR RI juga tidak menginginkan adanya intervensi antara media satu dengan yang lain,” ujar  politisi PKS, di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (10/1/2017).

 

 

Pernyataan tersebut dia sampaikan saat diskusi ‘News or Hoax’ bersama Menteri Kominfo RI Rudiantara, Ketua Dewan Pers Yosep Stanly Adi Prasetyo. Selain itu kata Haris, dengan uji kompetensi tersebut agar masyarakat bisa membedakan mana berita yang hoax dan berita yang benar. “Hoax tidak bisa dibiarkan karena agama manapun melarang membuat dan menulis berita bohong,” papar Kharis.

 

 

Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara menegaskan jika penutupan media online yang dilakukan oleh Kominfo RI tentu dengan alasan terkait isi, konten berita yang banyak provokasi, bohong dan hoax. Menurutnya masalah ini merugikan masyarakat, bangsa dan negara.

 

 

Sementara itu Ketua Dewan Pers Yosep Stanly Adi Prasetyo berpendapat bahwa media apa saja khususnya online harus berbadan hukum tetap (PT), memiliki penanggungjawab dan alamat yang jelas, serta menggaji wartawannya sesuai dengan upah minimum regional (UMR). (eko,mp), foto : jaka nugraha/hr.